Web29 apr 2014 · • Sedangkan menurut UU No. 1 Tahun 1974, asas-asas perkawinan (Abdulkadir, 2010: 69) antara lain asas sukarela, asas partisipasi keluarga, asas perceraian dipersulit, asas poligami dibatasi dengan ketat, asas kematangan calon mempelai, asas perbaikan drajat kaum wanita, dan asas keharusan pencatatan perkawinan dan … WebPengertian asas monogami diatur dalam Pasal 3 ayat 94 (1) UU No.l Tahun 1974 tentang Perkawinan : pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh …
Untitled - Hukum indonesia - ABSTRAK Menurut beberapa
WebPadahal menurut UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam jika terjadi pemaksaan untuk menikah maka yang terjadi adalah pembatalan perkawinan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum normatif, dengan pendekatan penelitian terhadap asas hukum. Webdipatuhi oleh seluruh Warga Negara Indonesia (WNI).2 Selain disahkan dalam UU Perkawinan, terwalak Instruksi Presiden Tahun 1991 yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memberikan gagasan umum dan khusus tentang perkawinan, ketentuan ini dikhususkan bagi WNI yang menganut agama Islam. Definisi perkawinan menurut … indian investment in foreign countries
Ini bukan tugas poligami PDF
WebMenurut ketentuan pasal 7 ayat 1 UUP, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Batas umur ini ditetapkan maksudnya untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan. 34 Rachmadi Usman, Loc. Cit, hlm. 272-275 iii. WebPerkawinan Berdasarkan Undang -Undang Tentang Perkawinan : Pengertian, Azas-Azas Perkawinan berdasarkan UU No.1/1974 . ... Asas perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan agamanya. Artinya, perkawinan hanya sah bila perkawinan itu dilakukan menurut hukum agama yang dianut oleh mempelai. Web15 nov 2024 · Batas umur untuk menikah Sebelumnya, pemerintah hanya mengatur batas usia minimal perempuan untuk menikah yakni 16 tahun. Aturan tersebut tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan . Kemudian, UU tersebut direvisi dengan UU Nomor 16 Tahun 2024 yang berlaku sejak 15 Oktober 2024. indian investment in africa